No Tipping Stop Corruption Anda Memasuki Wilayah Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Besrsih Dan Melayani (WBBM) BERANI JUJUR HEBAT!!!
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) Survei kepuasaan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Takalar. Nilai IKM Semester II Tahun 2020 : 89,84
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) Nilai Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Takalar ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertujuan untuk menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Nilai IPK Semester II Tahun 2020 : 98,57
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi Mahkamah Agung untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring perkara yang ada di Pengadilan Negeri Lanjut
Siwas (SIstem Informasi Pengawasan) Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat SIWAS adalah aplikasi Pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Siwas ditujukan untuk anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Laporkan !!!
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Takalar Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah Pengadilan Negeri Takalar secara online Lanjut
e-Court Mahkamah Agung RI Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Perdata Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Daftar Online
Elektronik Surat Keterangan Merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Surat Keterangan di Pidana karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik dan Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara. Daftar

Penelusuran Perkara

24 Jun

Para pencari keadilan silahkan menelusuri perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang merupakan aplikasi resmi Mahkamah Agung dan telah digunakan di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia.

LEBIH LANJUT

Add comment


Security code
Refresh